gozolt.com – Perjanjian Renville: Kesepakatan yang Tak Bertahan Lama. Setelah Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan Agresi Militer Belanda (AMB) I pada 21 Juli 1947, ketegangan antara Indonesia dan Belanda kembali memuncak. Serangan ini menyasar kota-kota besar di Jawa dan Sumatra, menciptakan kekacauan dan memperburuk situasi politik yang sudah tidak stabil. Untuk menghentikan konflik ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah intervensi dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) sebagai mediator dalam perundingan yang akhirnya melahirkan Perjanjian Renville.
Latar Belakang Terbentuknya Komisi Tiga Negara (KTN)
Seiring berlanjutnya konflik antara Indonesia dan Belanda, PBB merasa perlu turun tangan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Pada bulan Agustus 1947, Komisi Tiga Negara dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Komisi ini terdiri dari tiga negara yang dianggap netral: Australia yang mewakili Indonesia, Belgia yang mewakili Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak penengah. Masing-masing negara mengirimkan perwakilannya, yakni Richard C. Kirby dari Australia, Paul Van Zeeland dari Belgia, dan Prof. Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat. Tujuan utama KTN adalah menjadi jembatan bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan damai.
Perundingan di Atas Kapal USS Renville
Perundingan antara Indonesia dan Belanda kemudian di adakan di atas kapal USS Renville, kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat, yang saat itu bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung sejak 17 Januari 1948 ini di kenal sebagai Perjanjian Renville. Ini di lakukan di atas kapal sebagai simbol netralitas, dengan harapan bahwa kedua belah pihak dapat mencapai kompromi yang adil.
Isi dan Hasil Perjanjian Renville
Perjanjian Renville menghasilkan beberapa poin penting yang menjadi landasan untuk menghentikan konflik sementara waktu. Berikut adalah isi utama dari perjanjian tersebut:
- Kedaulatan Belanda hingga Pembentukan RIS
Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda tetap berdaulat atas wilayah Indonesia hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Meskipun demikian, Republik Indonesia (RI) memiliki kedudukan yang sejajar dengan Belanda. - Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)
Republik Indonesia akan menjadi salah satu bagian dari RIS, dan akan di adakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS. RIS nantinya akan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian, termasuk Republik Indonesia. - Penarikan Pasukan Indonesia
Salah satu poin yang paling kontroversial adalah kewajiban bagi tentara Indonesia yang berada di wilayah yang di kuasai Belanda untuk dipindahkan ke wilayah yang berada di bawah kendali Republik Indonesia. Hal ini berdampak pada melemahnya posisi militer Indonesia di beberapa daerah strategis.
Pengkhianatan Belanda dan Agresi Militer Belanda II
Meskipun Perjanjian Renville di sepakati oleh kedua belah pihak, kenyataannya perjanjian ini tidak berlangsung lama. Belanda kembali melanggar perjanjian tersebut dengan melancarkan Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Agresi ini di kenal sebagai Operatie Kraai dan menyasar wilayah-wilayah kunci yang masih di kuasai oleh Republik Indonesia, termasuk Yogyakarta, ibu kota sementara Indonesia pada saat itu.
Agresi Militer Belanda II ini menandai penghancuran perjanjian yang sudah di sepakati dan memicu reaksi internasional yang lebih kuat. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, mengecam tindakan Belanda yang di anggap menolak proses damai yang sudah di rintis melalui Perjanjian Renville.
Dampak dan Warisan Perjanjian Renville
Perjanjian Renville gagal menghentikan agresi Belanda, namun berdampak signifikan dalam sejarah Indonesia. Kesepakatan ini menunjukkan Belanda belum siap melepaskan kekuasaan, sementara Indonesia terus berjuang mempertahankan kemerdekaannya melalui diplomasi dan pertempuran.
Bagi Indonesia, Perjanjian Renville di anggap sebagai langkah mundur karena banyak wilayah yang harus di serahkan kepada Belanda. Namun, di sisi lain, perjanjian ini juga menunjukkan upaya Republik Indonesia untuk menyelesaikan konflik melalui jalur di plomasi, meskipun akhirnya di khianati oleh Belanda.
Kesimpulan
Perjanjian Renville adalah salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan diplomasi Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan. Meski perjanjian ini menguntungkan Belanda, pelanggaran mereka dengan Agresi Militer II menunjukkan perjuangan Indonesia untuk kedaulatan penuh masih jauh dari selesai. Peristiwa ini juga memperkuat dukungan internasional terhadap Indonesia dan menandai babak baru dalam perjuangan diplomasi dan militer bangsa Indonesia.