h satugozolt.com – Myanmar: Sejarah Politik, Konflik, dan Perjuangan Demokrasi. Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Bangladesh, India, China, Laos, dan Thailand, serta memiliki garis pantai sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman. Sejarah Myanmar sangat panjang dan kaya, dengan berbagai kerajaan dan peradaban yang berkembang serta sejumlah perubahan politik yang dramatis. Artikel ini akan mengulas perjalanan sejarah negara Myanmar, dari masa kerajaan kuno hingga periode modern.
Masa Awal dan Kerajaan Kuno di Myanmar
Sejarah awal Myanmar dapat ditelusuri kembali hingga ribuan tahun yang lalu, dengan adanya bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa wilayah ini sudah dihuni sejak zaman prasejarah. Namun, sejarah tertulis Myanmar baru dimulai pada abad ke-9 Masehi, ketika kerajaan-kerajaan pertama mulai muncul.
Kerajaan Pagan (849–1297)
Kerajaan Pagan (juga disebut Bagan) adalah kerajaan pertama yang menyatukan sebagian besar wilayah Myanmar. Didirikan pada abad ke-9 oleh Raja Anawrahta, Pagan menjadi pusat peradaban, kebudayaan, dan agama Buddha di wilayah tersebut. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini menguasai wilayah yang luas dan menjadi pusat perdagangan serta budaya di Asia Tenggara.
Pagan terkenal dengan candi-candinya yang megah, yang saat ini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Kerajaan ini mulai runtuh pada akhir abad ke-13, setelah di serang oleh pasukan Mongol.
Kerajaan-kerajaan Berikutnya dan Pengaruh Luar Myanmar
Setelah runtuhnya Pagan, wilayah Myanmar terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil yang saling berperang. Beberapa kerajaan penting yang muncul selama periode ini adalah:
Kerajaan Ava (1364–1555)
Setelah kejatuhan Pagan, kerajaan Ava muncul sebagai penguasa wilayah Myanmar tengah. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar dalam pembentukan budaya dan sistem pemerintahan di Myanmar. Pada masa ini, Myanmar mulai menerima pengaruh dari India, China, dan Thailand.
Kerajaan Toungoo (1510–1752)
Kerajaan Toungoo di kenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Myanmar. Pada abad ke-16, Raja Bayinnaung dari Toungoo berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Myanmar, Thailand, dan bagian dari Laos dan Kamboja. Kerajaan Toungoo menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara hingga akhirnya runtuh pada abad ke-18.
Kerajaan Konbaung (1752–1885)
Salah satu kerajaan terakhir yang memerintah Myanmar sebelum penjajahan Inggris. Di bangun oleh Raja Alaungpaya, Konbaung menyatukan kembali Myanmar dan memperluas wilayahnya. Namun, setelah beberapa kali perang dengan Inggris, kerajaan ini akhirnya jatuh pada tahun 1885, ketika Inggris menginvasi Myanmar dan menjadikannya koloni.
Penjajahan Inggris (1886–1948)
Pada akhir abad ke-19, Inggris menguasai Myanmar setelah melalui serangkaian peperangan dengan kerajaan Konbaung. Negara ini kemudian menjadi bagian dari India Britania dan di perintah sebagai koloni Inggris.
Selama masa penjajahan, banyak perubahan terjadi di Myanmar, baik dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi. Sistem pemerintahan kolonial Inggris mengubah struktur masyarakat Myanmar, dan banyak rakyat Myanmar yang merasa terpinggirkan. Selain itu, Inggris juga mengeksploitasi sumber daya alam negara ini, seperti minyak, gading, dan karet, serta mendirikan infrastruktur transportasi untuk kepentingan ekonomi kolonial.
Pada awal abad ke-20, gerakan kemerdekaan mulai muncul di negara ini. Salah satu tokoh terkemuka dalam perjuangan kemerdekaan adalah Aung San, seorang pemimpin militer yang kemudian menjadi salah satu pahlawan nasional negara ini.
Kemerdekaan dan Masa Pemerintahan Militer
Myanmar akhirnya meraih kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948, setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kemerdekaan negara ini di peroleh setelah perjuangan melawan Inggris, di pimpin Aung San. Namun, setelah Aung San di bunuh pada 1947, negara ini terjebak dalam ketegangan etnis dan konflik internal.
Era Militer (1962–2011)
Pada 1962, Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil dan menjadikan negara ini negara komunis satu partai, dengan kebijakan ekonomi tertutup, isolasi internasional, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Ne Win memimpin hingga tahun 1988, ketika protes besar-besaran yang di kenal dengan Protes 8888 mengguncang negara. Namun, militer negara ini kembali merebut kekuasaan, dan negara tersebut tetap berada di bawah rezim militer hingga awal abad ke-21.
Demokratisasi dan Kembalinya Militer (2011–2021)
Pada tahun 2011, negara ini memasuki periode transisi menuju demokrasi setelah beberapa dekade pemerintahan militer yang keras. Pemerintahan militer mulai mengizinkan pembukaan partai politik dan reformasi ekonomi yang lebih terbuka. Pada 2015, pemilu pertama yang bebas dan adil di adakan, dan Aung San Suu Kyi, pemimpin oposisi yang lama di penjara, memenangkan kursi utama dalam pemerintahan. Suu Kyi menjadi pemimpin de facto negara meskipun secara resmi tidak dapat menjadi presiden karena konstitusi yang di tetapkan oleh militer.
Namun, meskipun ada kemajuan demokrasi, ketegangan etnis, terutama dengan kelompok Rohingya dan etnis minoritas lainnya, terus berlanjut. Pada 2021, militer negara ini melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan terpilih Suu Kyi, menciptakan ketegangan politik dan krisis kemanusiaan yang lebih besar.
Kudeta 2021 dan Krisis Politik Myanmar
Pada tanggal 1 Februari 2021, militer negara ini, yang di pimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, melancarkan kudeta dengan alasan klaim kecurangan dalam pemilu 2020 yang di menangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Sejak itu, negara ini kembali terjerumus ke dalam kekuasaan militer yang brutal, dengan ribuan orang tewas akibat protes damai yang di tanggapi dengan kekerasan. Komunitas internasional mengecam tindakan militer ini, tetapi sampai saat ini, situasi di negara ini tetap sangat tidak stabil.
Kesimpulan
Sejarah Myanmar adalah cermin dari perjalanan panjang negara yang di hantui konflik internal, kekuasaan militer, serta perjuangan untuk mencapai demokrasi. Meskipun ada harapan besar ketika negara ini memasuki era demokratisasi pada 2010-an, krisis politik yang terus berlangsung menunjukkan betapa rapuhnya proses tersebut. Dengan berbagai tantangan, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional, masa depan negara ini tetap sangat tidak pasti, dan masyarakatnya terus berjuang untuk kebebasan dan hak asasi manusia.